Sequis Center Lt. 8
PER-11/PJ/2025 mengatur bahwa pajak masukan seharusnya dikreditkan dalam masa pajak yang sama dengan masa terutangnya pajak keluaran. Namun, apabila belum dikreditkan, Wajib Pajak masih diberi ruang untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut paling lama dalam tiga masa pajak berikutnya.
EBIT (Earnings Before Interest and Tax) dan EAT (Earnings After Tax) memainkan peranan penting guna mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan terutama dalam perencanaan pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan kebijakan baru terkait administrasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Dalam kebijakan terbaru ini, Surat Setoran Pajak (SSP) tidak lagi dianggap sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22.
Bagi pelaku usaha, menerima surat pemeriksaan pajak bisa menimbulkan kekhawatiran, apalagi jika belum memahami tahapan dan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan pajak adalah bagian dari pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaporkan dan membayar pajaknya secara benar.
Guna mendukung daya beli masyarakat dan memulihkan perekonomian, pemerintah Indonesia kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan insentif pajak, salah satunya ialah Insentif PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah).
Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) kini mempertanyakan nasib tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% setelah menerima informasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bahwa insentif tersebut akan berakhir pada tahun 2024.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan fitur terbaru yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menambahkan keterangan saat membuat kode billing deposit di Coretax DJP.
Sebagai pelaku usaha, menghadapi Surat Ketetapan Pajak (SKP) setelah pemeriksaan pajak adalah hal yang harus dipersiapkan dengan matang. SKP bisa berdampak pada arus kas bisnis Anda, terutama jika terdapat koreksi pajak yang mengakibatkan tambahan pembayaran dan sanksi denda.
Salah satu kewajiban penting yang harus dipahami adalah Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 karena erat kaitannya dengan reputasi bisnis, kepercayaan karyawan, hingga memudahkan pelaporan SPT Tahunan perusahaan Anda.
Bagi para pelaku usaha dan investor, membangun bisnis di kawasan industri bukan hanya soal lokasi yang strategis, tetapi juga peluang besar untuk mendapatkan insentif perpajakan dari pemerintah. Insentif ini bertujuan untuk mendorong investasi, mengurangi beban pajak, dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan ketentuan pemeriksaan, meningkatkan kepastian hukum, serta menyelaraskan dengan perkembangan peraturan perpajakan terbaru, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja.
Kesepakatan antara Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menerapkan sistem ganda, yaitu Coretax dan DJP Online, memberikan fleksibilitas bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
Implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, sistem ini menghadapi berbagai kendala teknis yang dapat menghambat proses pelaporan pajak. Agar tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lancar, diperlukan strategi yang tepat dalam menavigasi tantangan yang ada.
