Sequis Center Lt. 8
Sebagai pelaku usaha, Anda pasti sudah familiar dengan kewajiban perpajakan, terutama yang berkaitan dengan karyawan atau pihak lain yang menerima penghasilan dari usaha Anda. Salah satu kewajiban penting yang harus dipahami adalah Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 karena erat kaitannya dengan reputasi bisnis, kepercayaan karyawan, hingga memudahkan pelaporan SPT Tahunan perusahaan Anda.
Apa itu PPh Pasal 21/26 dan Siapa yang Terlibat?
PPh Pasal 21/26 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan, tenaga ahli, atau pihak lain yang menerima imbalan dari usaha Anda. Sebagai pelaku usaha, Anda berperan sebagai pemotong pajak, yang berarti Anda bertanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut kepada negara.
Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21/26 meliputi:
- Karyawan: Baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
- Tenaga Ahli: Seperti konsultan, dokter, pengacara, arsitek, dll.
- Peserta Kegiatan: Misalnya, peserta pelatihan, seminar, atau perlombaan yang Anda selenggarakan.
- Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas: Yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.
Apa Kewajiban Anda sebagai Pelaku Usaha?
Sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi:
- Melakukan Pemotongan PPh Sesuai Tarif yang Berlaku
Pastikan Anda memahami tarif PPh yang berlaku untuk setiap jenis penghasilan, baik itu gaji, honorarium, atau uang pesangon. Tarif ini bervariasi tergantung pada status penerima penghasilan (pegawai tetap, bukan pegawai, atau peserta kegiatan).
- Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21
Setelah memotong pajak, Anda wajib membuat bukti potong melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21. Bukti potong ini harus diberikan kepada penerima penghasilan sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong.
- Menyetor PPh yang Telah Dipotong
PPh yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara menggunakan kode billing dengan kode MAP 411121-100. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya, jika pemotongan dilakukan pada bulan April, penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 Mei.
- Melaporkan SPT Masa PPh 21
Setelah melakukan setoran pajak, Anda wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 secara daring melalui e-filing di laman www.pajak.go.id atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi. Pelaporan ini harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda atau sanksi.
Apa yang Terjadi Jika Anda Tidak Memotong PPh Pasal 21/26?
Jika Anda lalai memotong, menyetor, atau melaporkan PPh Pasal 21/26, Anda dapat dikenakan sanksi berupa:
- Sanksi Administratif dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
Sanksi Bunga dikenakan apabila Anda terlambat membayar yang mana besaran tarif sanksi bunga disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Sanksi Denda dikenakan apabila Anda terlambat melaporkan SPT. Adapun besaran sanksi denda mengacu pada Suku Bunga Acuan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah setiap bulannya.
- Sanksi Pidana: Dalam kasus yang lebih serius, seperti penggelapan pajak, sanksi pidana bisa diterapkan.
Oleh karena itu, penting untuk selalu memastikan bahwa Anda memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan akurat.
Tips untuk Memudahkan Proses Pemotongan PPh Pasal 21/26
- Gunakan Aplikasi Perpajakan yang Tepat
Manfaatkan aplikasi e-SPT atau software perpajakan yang dapat membantu Anda menghitung, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 21/26 secara otomatis. Ini akan menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan.
- Jaga Komunikasi dengan Karyawan dan Penerima Penghasilan
Pastikan Anda memberikan bukti potong kepada karyawan atau pihak lain yang menerima penghasilan dari Anda. Ini tidak hanya sebagai bukti kepatuhan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaporan SPT Tahunan.
- Perhatikan Jadwal Penyampaian dan Penyetoran
Buat pengingat untuk tanggal-tanggal penting, seperti batas waktu penyetoran (tanggal 15) dan pelaporan SPT Masa PPh 21. Perlu diingat, keterlambatan dapat mengakibatkan denda atau sanksi.
- Gunakan Jasa Konsultan Pajak Terpercaya
Dengan bantuan konsultan pajak, kewajiban perpajakan Anda seperti kepatuhan pajak, perencanaan pajak, pelaporan, serta pendampingan dalam pemeriksaan pajak akan diurus secara keseluruhan. Oleh karenanya, aktivitas usaha Anda dapat berjalan dengan lancar tanpa kekhawatiran mengenai risiko pajak yang akan muncul.
Apakah bisnis Anda telah memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 21/26 ini tersebut? Taxpert Consulting siap membantu Anda untuk memahami regulasi dan memanfaatkan fasilitas pajak secara optimal!
Dapatkan konsultasi dan solusi pajak terbaik bersama Taxpert Consulting! Kunjungi www.taxpert.id atau kontak kami untuk mendapatkan pendampingan yang tepat dalam menghadapi pemeriksaan pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan Anda. (fs)
